Ber-NPWP Bukan Berarti Wajib Lapor SPT

http://rusdiyanis.wordpress.com/2009/06/04/382/

June 4, 2009

Rusdi Yanis Tulisan Pajak bebas sanksi, denda, npwp, sanksi administrasi, SPT masa, SPT tahunan, wajib lapor

NPWP sudah mencapai 13 juta. Program sukses sunset policy dan UU KUP baru memberi andil suksesnya ekstensifikasi Wajib Pajak. Masyarakat di awal tahun 2009 berbondong-bondong antri mendaftarkan diri walaupun dengan setengah hati.

Keengganan masyarakat memiliki NPWP salah satunya disebabkan munculnya berbagai kewajiban administrasi yg harus dilaksanakan. Seolah2 NPWP ini adalah beban yg akan selalu menggantung sampai akhir hayat. Sebenarnya bukan suatu masalah bila WP (si pemegang NPWP) memang produktif. Namun bagaimana bila sudah tdk produktif ?. NPWP dianggap hanya menjadi beban adminsitrasi yg tdk berkesudahan.

UU No. 28/2007 telah memberikan WP  ’tdk produktif’  kepastian hukum berbagai kemudahan pelaksanaan kewajiban formal. Dulu dikenal istilah WP NE (Non Efektif), klasifikasi WP dgn kriteria tertentu yg tidak dipantau lagi kewajiban adm formalnya. Aturan WP NE ini hanya berupa surat edaran Dirjen Pajak dan lebih bersifat internal utk efektivitas dan efisiensi pengawasan WP, bukan berupa kepastian hak WP utk efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kewajiban pajak.

Pasal 7 UU KUP baru menambahkan ayat (2), mengatur bahwa WP dgn kondisi tertentu tidak dikenakan sanksi bila tdk lapor SPT. ‘Tidak dikenakan sanksi’ saya artikan ‘boleh dilakukan’. WP boleh tidak  melapor SPT tahunan dan masa, apabila :

a. WP Orang Pribadi telah meninggal dunia.

Ini sesuai dengan pasal 2A UU PPh, kewajiban pajak subyektif WP OP berakhir ketika meninggal dunia. Tidak lagi menjadi subyek pajak maka tidak lagi ada kewajiban pajak. Namun bila ada harta warisan belum terbagi, maka otomatis timbul subyek pajak pengganti (pasal 2 (1) huruf a UU PPh).  NPWP warisan belum terbagi tetap sama dan tetap wajib melapor SPT Thn dgn PTKP Rp.0.- subyek pajak pengganti ini tetap timbul sampai warisan tsb dibagi habis kpd ahli waris. Pengertian warisan belum terbagi adalah warisan produktif yang menghasilkan penghasilan dan belum menjadi obyek pajak ahli waris karena belum dibagi. Bila harta warisan tsb tidak menghasilkan obyek pajak, misalkan rumah utk ditinggali, maka tdk muncul subyek pajak pengganti.

b.  WP OP yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

Beda dengan point a yang bersifat subyektif, point b ini bersifat obyektif. WP OP pengusaha atau pekerja bebas diperbolehkan tdk melapor SPT masa dan tahunan bila tidak lagi ada kegiatan (omset nihil). Bagaimana bila sebelumnya WP OP adalah karyawan dan tidak lagi bekerja (dan tdk ada usaha/pekerjaan bebas) ?. Hal ini tdk diatur dalam pasal ini, tetapi dapat menggunakan PMK No.183/PMK.03/2007 yaitu WP dgn penghsl neto di bawah PTKP tdk wajib lapor SPT tahunan dan PPh Pasal 25.

c. WP OP WNA yang tidak lagi tinggal di Indonesia.

Sama dgn point a, point c bersifat subyektif. Sejalan dgn pasal 2A UU PPh, WNA yang menjadi WP Dalam Negeri berakhir menjadi subyek pajak DN bila meninggalkan Indonesia utk selama2nya. Tidak lagi menjadi subyek pajak DN  maka tidak lagi ada kewajiban pelaporan SPT.

d. BUT tidak lagi melakukan kegiatan di Indonesia.

Definisi BUT dlm UU PPh dan OECD mensyaratkan adanya keberadaan fisik (tangible asset) dan kegiatan.  Bila fisik ada tetapi tdk ada kegiatan yg dilakukan maka sebenarnya tdk ada BUT lagi.

e. WP badan tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum dibubarkan sesuai ketentuan.

Ini menampung aturan lama ttg status non efektif thd WP badan yg sudah tdk aktif dan menunggu proses likuidasi. Pendapat saya, redaksional ‘lagi’ dlm huruf  f di atas bermakna ini hanya berlaku utk WP badan ‘lama’ yg tidak ada lagi kegiatan usaha. Tidak berlaku utk WP ‘baru’ yg utk sementara belum ada kegiatan usaha.

f. Bendaharawan yg tdk lagi melakukan pembayaran.

Proyek sudah selesai dan tdk ada lagi pembayaran yg dilakukan, namun  status dan SK sbg bendaharawan pemerintah belum di cabut.

g. WP terkena bencana dan WP lain. Akan diatur lebih lanjut dgn PMK .

Permasalahannya adalah bagaimana pihak DJP tahu bahwa WP tsb berada dalam kondisi tersebut di atas. Bila sebelumnya WP masih ‘normal’ dan tiba2 berubah kondisinya, tentu sistem di KPP akan berjalan utk menerapkan law enforcement. Info dari WP setelahnya akan menyebabkan pembetulan STP as pasal 16 KUP. Oleh karena itu, diperlukan komunikasi lisan dan tulisan dari WP sejak awal agar STP tdk terbit. Seharusnya setelah WP meninggal dunia misalkan, segera kirim pemberitahuan ke KPP dgn lampiran surat keterangan kematian dan pernyataan tdk ada warisan produktif belum terbagi atau akta pembagian warisan. Bila WNA kembali ke negara asalnya, lampirkan Exit Permit Only (EPO) dari keimigrasian. Demikian juga bila perusahaan, bendahara atau BUT tidak ada kegiatan lagi, segera beritahukan ke KPP.

Kemudahan atau dispensasi jg diberikana kpd pemegang NPWP baru (terdaftar pada tahun pajak 2008)  oleh pak Darmin dengan membebaskan pengenaan sanksi denda terlambat lapor SPT Tahunan PPh OP tahun pajak 2008 sampai dengan 31/12/2009.

Kemudahan lainnya bagi WP OP pekerja hanya mengisi form SPT Tahunan PPh sederhana dgn jumlah formulir hanya 3 lbr. Bahkan utk penghasilan netto s/d 60 juta setahun hanya mengisi identitas dan jumlah harta/kewajiban pd 1 lembar formulir.

Kemudahan lainnya utk pelaporan SPT tahunan, dpt melapor di KPP mana saja atau drop box di pusat2 keramaian.

Kemudahan lainnya …. mudah2an segera menyusul.

Sumber : http://rusdiyanis.wordpress.com/2009/06/04/382/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: